Refocusing Anggaran, Ratusan RTLH di Brebes Tertunda untuk Direhab
Refocusing APBD Kabupaten Brebes untuk penanganan Covid-19 berdampak pada penundaan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan rehab RTLH sebanyak 200 unit dengan anggaran per tahun Rp2 miliar.
Sayangnya, sejak pandemi Covid-19, ada refocusing APBD Brebes bantuan terhadap RTLH dipangkas untuk penanganan Covid-19. Kini, sudah dua tahun Pemkab Brebes tidak mengalokasikan anggaran untuk rehab RTLH.
Di sisi lain, ada belasan ribu RTLH di Brebes yang belum tersentuh bantuan. Bahkan banyak kondisi rumah tidak layak huni yang memprihatinkan, bahkan nyaris ambruk.
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinperwaskim) Brebes mencatat, ada 12.563 RTLH di kota bawang merah ini. Jumlah itu merupakan data terbaru yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari belasan ribu tersebut, pemerintah bertahap melakukan rehab dengan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Kepala Bidang Perumahan Dinperwaskim Brebes M. Tholani mengatakan, tahun ini APBD Brebes juga tidak menjangkau program RTLH karena anggaran sebanyak Rp2 miliar dipangkas untuk penanganan Covid-19. Sebenarnya anggaran tersebut diperuntukan rehab RTLH sebanyak 200 unit.
"Tahun ini anggaran RTLH dari APBD Brebes itu tidak ada. Justru dari pemerintah pusat melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) lewat pemerintah desa menganggarkan untuk 123 desa di Brebes, dengan masing-masing desa tiga unit. Totalnya ada 399 unit dari pemerintah provinsi," ujarnya.
Dijelaskannya, baru ada 35 desa kategori merah atau miskin ekstrem dari 123 desa yang sudah siap pelaksanaan program RTLH. Sisanya, masih dalam pemberkasan oleh masing-masing pemerintah desa.
"Sedangkan anggaran RTLH dari pemerintah provinsi, sekitar Rp12,5 juta per unit rumah," jelasnya.
"Tahun 2021 ini juga 100 unit RTLH di Kecamatan Ketanggungan yang akan direhab. Anggaran tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI lewat program BSPS. Dari DAK APBN juga ada 134 unit dengan masing-masing unit mendapat Rp20 juta. Untuk APBD Brebes tidak ada anggaran RTLH," lanjutnya.
Selain masih ada belasan rumah yang tidak layak huni, di Brebes juga ada 124.447 keluarga yang belum memiliki rumah. Mereka tinggal bersama orangtua maupun saudaranya. Dengan adanya Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa tertampung.
"Dan kami juga saat ini membuat program rumah berbasis komunitas di Kecamatan Paguyangan sekitar 21 unit tipe 36. Mekanismenya, warga komunitas membeli tanah nanti pemerintah yang membangun. Ini untuk mengurangi angka kemiskinan," pungkasnya. (ded/ima)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

