Akhir November, Rehab Terminal Tipe C Banjarharjo Ditarget Rampung

RADAR TEGAL - Proyek peningkatan Terminal Tipe C Banjarharjo Kabupaten Brebes ditargetkan akhir November ini rampung. Karenanya, proses pengerjaannya terus dikebut. 

Saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 92 persen dan batas kontrak akan berakhir pada 3 Desember mendatang. Namun demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Brebes, menargetkan proyek peningkatan terminal tersebut rampung pada akhir November. 

Hal itu diketahui saat Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Brebes, Imam Sugiarto melakukan evaluasi pekerjaan di lokasi proyek, Selasa, 7 November 2023.

Dia menyebut, per Sabtu minggu lalu progres pembangunan sudah mencapai 92 persen dan tinggal membangun ruang kantor terminal. Peningkatan terminal dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar ini hanya untuk rehab total bangunan utama. 

BACA JUGA:Pelaku Usaha Terminal Adiwerna Ditertibkan, Dishub Kabupaten Tegal Larang Perjudian dan Miras

"Anggaran tahun 2023 ini awalnya diusulkan Rp6 miliar, tapi disetujui Rp3 miliar, dan setelah lelang muncul nilai kontrak Rp2,9 miliar. Sehingga, hanya cukup untuk peningkatan bangunan utama. Fasilitas lainnya akan dianggarkan tahun depan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, terminal tersebut dibangun dua lantai. Untuk lantai bawah akan digunakan sebagai terminal dan tempat parkir kendaraan angkut Pasar Banjarharjo, serta kios-kios UMKMA. Untuk lantai atas digunakan untuk parkir sepeda motor dengan kapasitas 70 unit. Untuk kantor terminal juga rencananya berada di lantai atas. 

Dia menuturkan, setelah rehab terminal, nantianya ada penambahan trayek antar provinsi, yang menghubungkan wilayah Kecamatan Banjarharjo dan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemkab Brebes juga sudah menjalin kerjasama untuk membuka jalur agromerasi akses Cibingbin Kuningan. Saat ini perizinan trayek tersebut sudah diajukan kepada Kementerian Perhubungan. 

"Keberadaan terminal ini sebagai fasilitas kerjasama antar daerah perbatasan. Nanti ada trayek baru namun izinnya dari kewenangan Kementerian Perhubungan. Sudah ada upaya untuk mempercepat izin trayek antar provinsi. Nanti juga ada bus mini yang trayeknya ke sana. Ini membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan," pungkasnya. (*)

Sumber: