Pemimpin Negara Cuma Modal Populer, Iwan Sumule: Iuran BPJS Beda Tapi Fasilitas Sama

Kebijakan skema BPJS Kesehatan yang akan menghapus klasifikasi kelas mulai Juli nanti, memicu protes dan kritikan dari berbagai komponen masyarakat. Kritikan terhadap keputusan kebijakan satu kelas itu salah satunya diungkapkan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule.

Selama ini, papar Iwan Sumule, iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3, memiliki selisih tarif yang cukup signifikan. Anehnya, pelayanan kesehatan yang diterima para anggotanya tidak jauh berbeda.

Aturan yang baru juga dianggap semakin aneh, lantaran akan mengatur tentang iuran peserta yang didasarkan pada besaran gaji yang diterimanya. Meski begitu, pelayanan yang didapatkan para anggota relatif sama.

"Uang iuran BPJS Kesehatan berbeda, fasilitas kesehatan kok sama?" ujar Iwan melalui akun Twitter-nya, Senin (13/6).

Karenanya, Iwan melihat perubahan skema iuran BPJS Kesehatan dengan menghapus sistem kelas menunjukkan satu masalah klasik yang terjadi di negeri ini.

"Bisa jadi karena pengelolaan tak benar, ada penyimpangan dan dikorupsi," tuturnya.

Lebih dari itu, Iwan memandang baik persoalan BPJS Kesehatan maupun persoalan-persoalan lainnya yang muncul semua berpangkal dari seorang pemimpin. Jika pemimpin tidak memiliki kapasitas, maka rakyat juga tidak akan mendapat manfaat dari kepemimpinannya.

"Beginilah jadinya jika pemimpin negara popularitasnya jauh melampaui kapasitasnya, oligarki ikut mengatur negara, dan uang negara dirampok," tandasnya.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Asih Eka Putri, mengumumkan rencana penghapusan sistem kelas di BPJS Kesehatan per Juli nanti. Alasannya, hal ini dilakukan untuk menegakkan prinsip keadilan.

Dia menjelaskan ketika sistem kelas dihapuskan nantinya, iuran BPJS Kesehatan para peserta disesuaikan dengan besaran gaji yang mereka terima. (rmol/zul)

Sumber: