DPRD dan Bupati Tegal Sepakat, APBD Tahun 2022 Disahkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2022 disahkan. Pengesahan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat. 

Rapat dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Tegal tahun 2022 itu, dinilai tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh. Faiq dan didampingi tiga wakil ketua, Rustoyo (PDI Perjuangan), Rudi Indrayani (Gerindra) dan Agus Solichin (Golkar). 

Hadir dalam rapat itu, Bupati Tegal Hajjah Umi Azizah, kepala OPD di lingkungan Pemkab Tegal dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tegal. 

Moh. Faiq mengatakan, fungsi
DPRD dalam budgeting telah dilaksanakan dengan baik, sehingga muncul kesepakatan bersama antara DPRD dan bupati. 

Persetujuan bersama antara DPRD dan bupati telah melalui tahapan sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Tahapan persetujuan bersama dilaksanakan paling lambat sebulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

Usai tahapan tersebut, penyampaian Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi. 

"Semuanya sesuai dengan tahapan. Semoga evaluasi gubernur bisa cepat, sehingga penetapan APBD bisa sesuai jadwal,” katanya. 

Pendapatan APBD Kabupaten Tegal 2022, tambah Faiq, sebesar Rp2.679.003.033.000 dan belanja Rp2.828.156.063.000, sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp149.153.030.000. 

Namun, defisit itu bisa ditutup dengan pembiayaan yang jumlahnya sama dengan angka defisit, sehingga APBD Kabupaten Tegal 2022 bisa berimbang. Sesuai dengan Permendagri 27, anggaran untuk penanganan Covid-19 tetap ada. 

"Utamanya untuk vaksinasi, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya,” tambahnya. 

APBD 2022, lanjut Faiq, juga digunakan untuk menunjang 9 program prioritas bupati meliputi penanganan dampak sosial, penataan Kota Slawi, merdeka sampah, pembinaan olahraga, pemberdayaan dan kelestarian budaya serta Mall Pelayanan Publik (MPP). 

"Semoga semua bisa berjalan lancar, dan alokasi anggaran bisa diserap masyarakat," tandasnya. (ADV/guh/ima)

Sumber: