Bansos Semrawut, Ganjar Diwaduli Kades, Ada yang Punya Mobil 5 Malah Dapat

Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dikeluhkan sejumlah lurah/kades se Kabupaten Klaten. Mereka mengeluhkan datanya yang memicu masalah. Bahkan ada kades yang emosional karena penerima bansos malah orang kaya  dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan.

Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8). 

Ganjar memang aktif menggelar rapat langsung dengan kades untuk mengetahui data akurat langsung dari lapangan. 

Salah satu kades yang melaporkan bansos bernama Joko Laksono. Kades Tijayan itu begitu emosional saat menyampaikan semerawutnya data bansos di desanya.

"Bansos ki malah marai mumet, Pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat, Pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko.

Joko menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten, Ndan, mumet aku," ucapnya.

Hal itu mengundang kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu kadesnya dapat bantuan, sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (tolong sampaikan ke Bu Risma)," imbuhnya.

Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu,  seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tetapi 40 orang dicancel. 

"Padahal itu banyak jandanya, Pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.

Kesemrawutan data bansos juga disampaikan pengelola desa lainnya. 

Kepala Dusun di Desa Barongan Suyuti misalnya. Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel, Pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan, Pak," ucap Suyuti.

Sumber: