Dewan Minta Pengadaan Alat PCR dan Bansos Segera Direalisasikan

 Meski sudah dianggarkan, pengadaan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) belum dapat terealisasi. Karenanya, DPRD berharap agar bisa segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Tegal.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro saat menggelar rapat dengan Tim TAPD Pemkot Tegal, Selasa (13/7) siang mengatakan, saat ini sangat dibutuhkan alat PCR untuk mempercepat pendeteksian Covid-19 pada seseorang. 

"Sebab, dengan alat ini, lebih cepat dideteksinya sehingga bisa mempercepat penanganan. Karena kalau penanganannya lambat, sangat dimungkinkan berakibat pada naiknya BOR (Bed Occupancy Rate/tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit)," katanya. 

Karenanya, kata Kusnendro, pihaknya berharap agar alat itu bisa segera direalisasikan. Kalau kemudian untuk pengadaan PCR menemui kendala dalam proses lelang, disarankan agar anggarannya dimasukkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga bisa dibelanjakan langsung. 

"Selain itu, kita juga berharap bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 bisa dibagikan secepatnya," tandasnya.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19, Kusnendro menambahkan, jika memang memungkinkan bisa dilakukan refocusing kembali. Kegiatan yang tidak begitu urgent anggarannya dikembalikan ke BTT.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Tegal Heru Prasetya mengatakan, anggaran untuk pengadaan PCR sebesar Rp5,8 miliar di DPA RSUD Kardinah.

"Sehingga kewenangannya ada di sana. Memang pada awal tahun, sempat berkonsultasi dan siap lelang. Namun, karena perkembangan Covid-19 melandai saat itu, akhirnya dipending," katanya.

Namun, kata Heru, posisi saat ini sudah siap untuk dilakukan pelelangan. Sehingga, harapannya bisa terealisasi secepatnya.

Kepala Bakeuda Kota Tegal R. Suprianta dalam paparannya mengatakan, untuk anggaran Covid-19 sebesar Rp57 miliar. Sampai dengan akhir Juni sudah terserap sebesar Rp17,5 Miliar atau sekitar 30,73 persen. 

"Kemudian, ada anggaran Rp7,3 miliar yang juga digunakan untuk penanganan Covid-19 seperti untuk posko PPKM kecamatan, isolasi terpusat, PAM berantas Covid-19, giat patroli dan sebagainya," ujarnya.

Sedangkan untuk anggaran bansos sekitar Rp2,6 miliar lebih sudah digunakan sebagian kecil. Jika untuk mengcover sasaran 28.000 KK, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp3,08 miliar.

"Untuk anggaran bansos ada Rp2,6 miliar. Kekurangannya bisa mengambil dari BTT," tandasnya. (muj/ima)

Sumber: