Pemkab Brebes Jalankan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan

Pemerintah Kabupaten Brebes mulai menjalankan program Provinsi Jawa Tengah terkait percepatan penurunan angka kemiskinan, yakni Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera. 

Hal itu disampaikan Bupati Idza Priyanti saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Brebes, di Pendapa Brebes, Senin (12/4) lalu.

Menurutnya, kemiskinan menjadi masalah serius di Kabupaten Brebes. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, jumlah angka kemiskinan meningkat. 

"Meski Brebes mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, namun untuk pengentasan kemiskinan harus tetap berjalan," ungkapnya. 

Idza mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes meningkat. Dari semula hanya 36 desa miskin, kini menjadi 43 desa miskin dari total 292 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dia berharap kepada para OPD, kepala desa serta elemen masyarakat lainnya untuk bersama- sama sengkuyung mengatasi kemiskinan. 

"Kami hadirkan narasumber dari kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng dan wakil bupati Brebes selaku ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), untuk bersama melakukan upaya dan strategi pengentasan kemiskinan di Brebes," tuturnya. 

Lanjut Idza, Dana Desa juga bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan syarat, setiap OPD melaporkan proses maupun hasil program di desa dampingan. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes Edy Kusmartono menyampaikan, gerakan satu OPD satu desa dampingan merupakan implementasi program pemerintah provinsi dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan. 

"Di mana pembangunan di Brebes ini akan melibatkan masyarakat miskin dalam membantu meningkatkan pendapatan," ucapnya. 

Pertemuan tersebut, katanya, bertujuan untuk merumuskan dan menyamakan presepsi terkait program. Selain itu, untuk membangun kolaborasi dan sinergitas antara instansi, dunia usaha maupun stakeholder terkait. Dia berharap melalui rakor, dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas perangkat daerah dalam melaksanakan program. 

"Semoga fasilitasi program penanggulangan kemiskinan dapat tepat lokasi, sasaran dan manfaat bagi segenap masyarakat," pungkasnya. (ded/ima)

Sumber: