Beredar Dugaan Percakapan Upeti BPNT, Seniman di Pemalang Demo DPRD Pemalang

Seniman di Kabupaten Pemalang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pemalang menuntut oknum anggota DPRD ditangkap dan diproses hukum. Permintaan itu terkait kasus dugaan pungli dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Aksi ini bermula dari beredarnya rekaman yang diduga pembicaraan soal pemotongan dana BPNT yang beberapa waktu lalu ramai di media sosial. Dalam rekaman pembicaraan itu tercatut nama salah seorang anggota DPRD Pemalang sebagai salah satu penerima upeti.

"Tuntutan kita yang paling mendasar adalah ada proses hukum, atau minimal oknum tersebut bisa terbuka mengeluarkan statementnya," kata Kordinator Aksi, Andi Rustono, di lokasi. 

Dia menyebut, pandemi Covid-19 cukup berdampak pada para seniman karena berhentinya panggung pertujukan. Adanya BPNT inilah yang diharapkan agar sedikit membantu kebutuhan pelaku seni.

"Namun jika ada oknum yang melakukan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan ini sungguh ironi karena telah merebut hak penerima manfaat," tambahnya. 

Dalam unjuk rasa itu para seniman juga menggelar beberapa pertunjukan tradisioal, seperti kuda lumping serta beberapa akti treatikal.

Kembali soal rekaman pembicaraan, rekaman tersebut diketahui direkam dari obrolan telepon antara Sekertaris Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDESma Kecamatan Bodeh, Eko Supriyanto dengan rekannya. 

Dalam rekaman berdurasi 4 menit 50 detik tersebut, dibicarakan pemotongan dana BNPT Rp4.500 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keduanya berbincang mengenai dana BPNT di lima kecamatan yang sudah dipangkas, yaitu Kecamatan Bodeh, Comal, Ulujami, Pemalang, dan Taman. 

Mereka juga menyebut mengenai nominal dana yang sudah disunat di lima kecamatan tersebut mencapai Rp248 juta dalam satu bulan. (sul/zul)

Sumber: