Oknum BUMN Sering Beri Hadiah untuk Pejabat, Erick Thohir Beberkan Kata Kuncinya

Oknum BUMN Sering Beri Hadiah untuk Pejabat, Erick Thohir Beberkan Kata Kuncinya

Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku kerap mendapat laporan ada oknum di perusahaan BUMN yang kerap memberikan hadiah kepada penyelenggara negara.

Itu diungkapkan Erick Thohir saat diskusi dalam rangkaian acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/8) kemarin. Karenanya, Erick menegaskan, tak ingin lagi mendengar atau mendapat laporan serupa di kemudian hari.

“Tidak ada lagi di rapat-rapat Kementerian yang namanya ada give-give atau dikasih-kasih,” tegasnya.

Erick lantas memberikan ‘clue’ bahwa pemberian itu terjadi saat perusahaan plat merah itu menggelar rapat bersama dengan Kementerian BUMN.

“Sebelumnya saya sudah mendapat laporan kadang-kadang rapat BUMN yang tertutup bukan Tbk itu, kadang-kadang ketika rapat di Kementerian ada bawa gift,” ungkapnya.

Ia menyebut, pemberian hadiah dari para pejabat BUMN itu jelas sangat mengganggu transformasi dan komitmen dalam menciptakan iklim perusahaan pemerintah yang sehat dan transparan.

Atas dasar ini, Erick menerbitkan surat edaran ISO 37001 tentang transformasi, good corporate governance (GCG).

“Makanya surat edaran itu kita keluarkan, lalu surat edaran lain yang kita keluarkan juga bahwa ini, Permen bahkan tender di BUMN sendiri yang selama ini bisa penunjukan langsung, kita meminta bahwa penunjukan langsung diberlakukan bila memang BUMN-nya tersebut mempunyai barang dan expertise bukan mentrendingkan,” beber Erick.

Kini pada sektor BUMN, lanjut Erick, tengah menggalakkan manajemen anti. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja BUMN. “Jadi, bagaimana kita harus memperbaiki kinerja daripada BUMN sendiri,” ujarnya.

Hal ini, sambungnya, sesuai dengan instruksi langsung Presiden Jokowi kepada dirinya.

“Bapak presiden ketika memanggil saya pertama kali, beliau menyampaikan bagaimana banyak sekali kasus-kasus hukum yang terjadi tetapi di lain pihak juga birokrasi harus dipercepat,” tandasnya. (jpc/pojoksatu/zul)

Sumber: