Diduga Data Belum Siap, Subsidi Upah Pekerja Dicicil

DPR dan Bank Dunia berharap pemerintah segera melakukan sinkronisasi data dalam rangka mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, utamanya bagi penerima bantuan subsidi upah (BSU). Validasi data dianggap penting setelah pemerintah memakai cara mencicil subsidi yang akan digelontorkan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BPJamsostek mencicil data pekerja calon penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan. Saleh menduga Pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan senilai Rp37,87 triliun itu.

”Ini jangan-jangan nggak siap juga pendataannya. Uangnya ada, tapi pemerintah enggak siap datanya. Bagaimana coba?” kata Saleh saat rapat kerja Komisi IX DPR RI Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BP Jamsostek Agus Susanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Saleh, semestinya BPJamsostek tidak membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi data tersebut. "Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BP Jamsostek itu benar, rapi, tertib, kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi nggak mesti lama-lama," tuturnya.

Politisi Fraksi PAN ini mengkhawatirkan persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 terulang lagi. Dimana, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan akhirnya mesti diperpanjang karena Pemerintah sendiri tidak siap dalam hal pendataan.

”Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemberian bantuan sampai bulan Desember. Padahal mestinya selesai paling lama Agustus ini sudah selesai. Tapi karena enggak selesai, diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah,” paparnya.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menyatakan, pihaknya menyerahkan data 15,7 juta pekerja penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap. Alasannya, agar memudahkan BPJamsostek melakukan pemantauan dan pengecekan data.

”Kita serahkan secara bertahap dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian, juga kita untuk memudahkan melakukan rechecking atau melakukan monitoring atau evaluasi untuk tahap berikutnya agar program ini benar benar berjalan dengan baik,” kata Agus.

Menurut Agus, hingga hari ini, BPJamsostek telah berhasil mendapatkan data 10,8 juta nomor rekening para pekerja calon penerima bantuan dan telah diverifikasi secara berlapis untuk memastikan satu orang hanya memiliki satu rekening transfer.

”Rekening banknya harus sama dengan nama pekerja yang terdaftar di BPJamsostek. Setelah kita sisir kita dapatkan 10,8 juta,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengimbau agar pemerintah Indonesia segera melakukan sinkronisasi data dalam mempercepat penyaluran bansos. ”Sekarang ini rekomendasi kita bagaimana Indonesia punya data yang trusted dan interoperated dengan payment system,” katanya dalam diskusi daring.

Mari menyatakan negara yang melakukan sinkronisasi data akan mampu menyalurkan bansos secara cepat dan sesuai target sehingga dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

”Lesson learned dalam jalankan bansos adalah pentingnya data dan keberadaan digital ID yang link dengan sistem pembayaran. Indonesia sudah punya high covered ID system tapi masalahnya pada data,” katanya.

Mari menyebut percepatan penyaluran bansos seperti BLT sangat dibutuhkan karena secara empiris itu merupakan cara terbaik untuk dapat menyentuh masyarakat terdampak Covid-19.

Sumber: