Ekonomi Indonesia Terancam Resesi, Paket Stimulus Berlanjut Hingga 2021

Kebijakan yang harus Presiden Joko Widodo dan kabinet disaat dampak Covid-19 saat ini tidak hanya sebatas menggelontorkan stimulus guna meringankan beban masyarakat. Tapi berani merangsang menaikan menaikan daya beli masyarakat.

Ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat yang memastikan skenario pemulihan ekonomi berlanjut hingga 2021. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan beberapa langkang yang bisa dilakukan pemerintah untuk keluar dari ancama resesi yakni menurunkan harga BBM.

”Segera lakukan ini. Terlebih harga minyak dunia sudah makin turun akibat permintaan minyak dunia yang menurun akibat pelemahan ekonomi global. Resesi ekonomi melanda negara negara yang memiliki ekonomi yang besar dan kuat selama ini,” terang Arief kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (4/8).

Menurutnya, ini penting agar bisa menurunkan harga harga barang dan jasa. ”Langkah lainnya yakni menunda kenaikan BPJS Kesehatan dan talangi kekurangan Dana BPJS Kesehatan dengan Dana Penyelamatan ekonomi Nasional. Kami yakin pemerintah bisa melakukan hal ini,” jelasnya.

Jika dua hal ini dilakukan segera, maka dampak positif yang timbul pertama membantu masyarakat ekonomi kelas menengah dan kecil. Kedua mendorong industri dan jasa kesehatan akan bertumbuh.

”Faktor ketiga yang harus dilakuan yakni buka lapangan kerja padat karya. Prioritaskan untuk korban PHK dengan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah,” imbuhnya.

Program Padat Karya di desa, lanjut Arief, bisa menampung arus balik masyarakat diperkotaan yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang kembali ke desa.

”Program Padat Karya di desa bisa diarahkan dengan program program optimalisasi industri pangan di desa dengan mengoptimalisasi lahan lahan tidur khusus di Pulau Jawa dan Sumatera milik negara dan perusahaan perusahaan yang selama ini tidak dimanfaatkan,” imbuhnya.

Beberapa faktor tersebut, terang Arief, penting untuk mengatasi ancaman krisis pangan di Indonesia akibat dampak Covid 19 yang juga melanda negara negara pengekspor pangan ke Indonesia, sehingga negara negara tersebut menghentikan ekspor pangan mereka ke Indonesia serta digunakan untuk kepentingan pangan nasional mereka.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah akan berlanjut hingga 2021. Airlangga dalam pidato kunci pada acara Rakernas BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, mengatakan skenario itu disiapkan karena pandemi diperkirakan belum pulih dalam waktu dekat.

”Ya, di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” urainya.

Ia menjelaskan upaya penanganan kesehatan dampak Covid-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi, mengingat keduanya berjalan saling beriringan.

”Pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” katanya.

Mantan Menteri Perindustrian ini juga menuturkan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. ”Tentu saja kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” katanya.

Sumber: