Sepakat! Demokrat dan MUI Pasang Badan Tolak RUU HIP Usai Pertemuan Dua Jam

DPP Partai Demokrat bersama Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata membahas sejumlah persoalan dinamika kebangsaan, Selasa (14/7).

Setelah hampir kurang lebih dua jam sejak pukul 14.00 WIB, melangsungkan pertemuan tertutup, keduanya lalu sepakat akan pasang badan untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Secara spesifik, pertemuan itu memang membahas perkembangan RUU HIP yang belakangan diketahui menuai kontroversi.
 
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya sejalan dengan MUI menolak dengan tegas RUU HIP tersebut.

Adanya RUU, kata dia, berpotensi menimbulkan masalah baru karena dianggap memutar balik alur sejarah yang sejatinya sudah selesai.

“Alhamdulillah kami berdua, baik MUI dan Partai Demokrat tegas mengatakan tidak, ataupun menolak RUU HIP. Sekali lagi, (RUU HIP) merupakan side back a historis dan tentunya menimbulkan masalah baru,” kata AHY di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut AHY, di tengah bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang belum usai sedianya tidak menjadi urgent lagi pembahasan RUU HIP tersebut. Seharusnya, semua elemen bangsa bersatu melalui pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini.

“Jangan menghadirkan isu-isu baru yang sebetulnya tidak relevan dan tidak kontekstual terhadap kondisi bangsa hari ini dan perjuangan kita,” tegasnya.

Lebih jauh daripada itu, putera sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyatakan bahwa upaya pihak-pihak yang mencoba memecah belah persatuan antarsesama anak bangsa tidak semestinya terjadi.

“Membentur-benturkan Pancasila dengan Islam, kemudian membawahi ideologi yang sebetulnya sudah kita tinggalkan di belakang karena kita tujuan besar bersama. Pancasila final, NKRI harga mati,” tandasnya.

Senada dengan AHY, Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, sikap DPP Demokrat menolak RUU HIP selaras dengan sikap MUI. Sebab, masih ada hal yang lebih prioritas untuk diselesaikan ketimbang mengesahkan RUU HIP.

“Memiliki kesamaan cara pandang. Semoga dengan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih,” tutupnya. (pojoksatu/ima)

Sumber: