Bulaog Klaim Beras Bansos di Jabodetabek Kualitas Premium

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengklaim kualitas beras untuk bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek, merupakan beras premium yang berkualitas baik dan sudah melalui quality control yang ketat.

Namun begitu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar kualitas beras Bulog yang disalurkan tetap terjaga.

“Kita terus lakukan evaluasi, bahkan tahap selanjutnya akan lebih terjaga kualitas berasnya, meskipun ada campuran beras ex impor tapi lebih mengutamakan beras lokal yang kualitasnya pulen. Ini dilakukan dalam rangka memenuhi preferensi konsumen penerima manfaat” kata Tri Wahyudi Saleh melalui siaran persnya, Senin (6/7) kemarin.

Saleh mengatakan hal itu, sebagai respon dari keluhan Pemerintah Kabupaten Bogor yang mengaku kecewa dengan kualitas beras Bulog yang disalurkan di wilayahnya. 

Saleh mengklaim, Bulog telah memaksimalkan kualitas beras lokal dari petani sekitar Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Bulog juga menyalurkan beras ex impor untuk memberikan kualitas beras terbaik bagi masyarakat penerima di Kabupaten Bogor.

Dia mengatakan, pencampuran ini dilakukan semata-mata ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Justru karena beras impor yang dicampurkan adalah kualitas premium, sehingga dapat mengangkat kualitas beras medium bansos menjadi lebih baik, campuran pun perbandingannya lebih banyak beras lokal ketimbang beras impor.

“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum BULOG”, kata Tri Wahyudi Saleh.

Saleh juga menyatakan kebanggannya akan hasil kerja Tim Monev BULOG Kanwil Jawa Barat khususnya Cabang Cianjur yang membawahi Kabupaten Bogor dimana telah bekerja efektif dalam memantau dan menyelesaikan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Tim Monev sudah sepakat dengan Pemkab Bogor apabila ditemukan ada kualitas yang tidak standar dapat dilakukan penukaran 100% dan akan langsung diganti.

Ia pun menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan. Hal ini yang harus dipahami masyarakat dan para pihak perbedaan beras kualitas medium dan Premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin mengaku kecewa dengan kualitas beras Bulog yang disalurkan. Ade Yasin terpekas meminta PD Pasar Tohaga sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang terdampak pandemik Virus COVID-19.

“Sedang dipersiapkan. Kita ingin lebih lancar pendistribusinya dan kualitasnya berasnya bagus. Saya minta PD Pasar Tohaga menyiapkan sebanyak 6.000 ton beras untuk distribusi bantuan tahap dua nanti, dengan harapan pihak Tohaga bisa mengontrol kualitas beras yang akan diterima oleh masyarakat nantinya,” kata Bupati Ade Yasin belum lama ini,

Ade Yasin mengatakan, untuk penyaluran tahap ke dua, pihaknya tidak bekerja sama degan Bulog, sebab kualitas beras yang tidak memuaskan. “Saya ingin beras yang berkualitas bagus dan harganya lebih murah. Untuk tahap kedua ini Pemkab Bogor tidak bekerja sama dengan pihak Bulog, kita ingin BUMD dilibatkan,” tambah Bupati.

Bupati Ade Yasin, mengaku kecewa pada pendistribusian yang pertama dilakukan oleh pihak Bulog, karena kualitasnya kurang bagus berasnya berdebu dan berkutu, kualitas beras yang diterima tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, sedangkan jumlahnya sama sebanyak 6.000 ton.

Bupati menginginkan, untuk penyaluran tahap dua nanti, PD Pasar Tohaga ditarget menyelesaikannya dalam satu bulan dengan jumlah 200 ribu rumah tangga sasaran. “Kita tidak bisa mengandalkan beras dari petani lokal. Tapi nanti kita beli dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi juga untuk memenuhi kebutuhan 6.000 ton itu,” pungkas Bupati. (dal/zul/fin)

Sumber: