RUU HIP Jadi Kontroversi, Hasto Pastikan Tak Ada Ruang Bagi Komunisme di PDIP

RUU HIP Jadi Kontroversi, Hasto Pastikan Tak Ada Ruang Bagi Komunisme di PDIP

Tidak ada ruang bagi komunisme atau liberalisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya berkomitmen menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila. 
 
"Bukan negara komunis, sekuler, liberal, ataupun fasis," ungkapnya seperti dikutip dari JPNN.
 
PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok ekstrem kiri maupun ekstrem kanan yang mencoba mengganti Pancasila.  

 "PDI Perjuangan bersama segenap komponen bangsa lainnya menolak berbagai upaya baik dari ekstrem kiri maupun ekstrem kanan yang mencoba mengganti Pancasila," ujar Hasto dalam keterangan yang diterima, Minggu (5/7).

Karena itulah, lanjut dia, dukungan terhadap Pancasila sebagaimana sering disuarakan akhir-akhir ini, termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki pandangan ideologi berbeda, merupakan dialektika kemajuan yang semakin menunjukkan kebenaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. 

Penegasan Hasto soal sikap PDIP itu terjadi di tengah upaya sekelompok massa, seperti dari Persatuan Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI), yang muncul belakangan di media massa ataupun jalanan. 

Hasto menjelaskan bahwa proses kelahiran Indonesia melalui perjuangan panjang, hingga akhirnya merdeka karena kekuatan sendiri. Indonesia berdiri dengan landasan kukuh yang digali melalui pemikiran yang jernih, membumi, visioner, serta terus menggelorakan semangat pembebasan dari segala bentuk penjajahan, khususnya kapitalisme dan imperialisme.

Maka terbukti dengan Pancasila, Indonesia bersatu dan mampu menghadapi berbagai ujian sejarah seperti kemampuan memadamkan pemberontakan PKI, DI/TII, Permesta, Pemberontakan RMS, dan lain-lain. Lanjut Hasto, terbukti pula dengan Pancasila, Indonesia bersatu untuk semua dan setiap warga negara setara. 

"Dengan Pancasila kita selalu satu, berbeda dengan Yugoslavia, Uni Soviet yang terpecah belah, juga Yaman, Irak, Suriah dan lain-lain, yang terus dihadapkan pada krisis akibat perang yang tidak kunjung usai. Karena itulah adanya falsafah hidup, falsafah dasar, dan juga alat pemersatu seperti Pancasila selalu kita syukuri,” beber Hasto.
 
Dengan ideologi yang menjadi pemersatu tersebut, ditegaskannya bahwa Pancasila jelas terbukti efektif menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa. 

“Melalui Pancasila pula kita tegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara teokrasi, bukan liberal, dan bukan fasisme. Indonesia adalah negara Pancasila, suatu konsepsi negara kebangsaan yang berdiri di atas paham individu atau golongan," kata dia.

Hasto menambahkan, dengan Pancasila pulalah maka bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai paham yang antiketuhanan dan antikemanusiaan. Pancasila berbeda dengan paham ekstremisme radikal. Berbagai bentuk bom bunuh diri sebagaimana terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2018, adalah contoh paham yang buta terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan. 

Hasto menegaskan, kini saatnya seluruh bangsa Indonesia bersatu teguh dalam Pancasila di tengah ancaman isme yang tak sesuai dengan jalan hidup bangsa Indonesia. 

"Saatnya kedepankan semangat persaudaraan sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, Indonesia," tegas Hasto. (tan/jpnn/ima)

Sumber: