Malu sebagai Alumni ITB, Rizal Ramli: Prihatin, Pantesan Sekarang Rangkingnya 370-an Dunia

Rizal Rami dipersoalkannya posisi Din Syamsuddin sebagai anggota Majelis Wali Amanah (MWA) ITB. Ekonom senior itu prihatin sekaligus merasa malu sebagai alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Sebagai ex Mahasiswa ITB, saya malu Kampus Ganesha yang hebat, biasa berfikir luas, kok cara berfikirnya jadi super-cupet, dangkal dan hanya pintar menjilat kekuasaan, bukan kritis, analitik dan innovatif. Pantesan sekarang ranking ITB hanya 370-an di dunia," cuit @RamliRizal, Sabtu (27/6).

Dalam postingannya itu, mantan Menko Kemaritiman di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menyematkan artikel berjudul "ITB Butuh Din Syamsuddin" yang ditulis DR Syahganda Nainggolan.

Syahganda dalam tulisannya itu menyoroti beredarnya pernyataan Yani Panigoro, ketua MWA ITB bahwa Prof Din Syamsuddin akan mengundurkan diri dari anggota MWA ITB karena alasan adanya desakan alumni ITB. Syahganda curiga sebagai alasan tersebut mengada-ada.

"Sebab, tuntutan Prof Din Syamsudin mundur dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Alumni ITB Anti Radikalisme atau Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB," demikian tulis Syahganda di laman rmol.

Padahal lanjut Syahganda, dalam kealumnian ITB hanya dikenal Ikatan Alumni ITB Pusat dan Ikatan Alumni ITB Daerah serta Ikatan Alumni Jurusan. Semuanya dalam satu wadah resmi yang diketuai Dr. Ridwan Jamaluddin.

"Alasan yang ditujukan terhadap penolakan Din sebagai anggota MWA bahwa Prof. Din radikal sangat membingungkan," lanjut Alumni Teknik Geodesi dan Geomatika, serta S2 Studi Pembangunan ITB ini.

Syahganda beralasan, pertama, Din dikaitkan radikal karena pernah menghadiri acara HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada tahun 2007. Padahal pada tahun 2017, sepuluh tahun kemudian, Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsudin sebagai utusan khusus presiden untuk Dialog dan Pembangunan Perdamaian serta Peradaban Dunia.

Pada saat ditanya wartawan alasan pengangkatan Din setingkat menteri itu, Jokowi menyebutkan dia sudah mengetahui jejak rekam dan pondasi kokoh Prof Din di bidang tersebut. Bahkan, Jokowi merayu Professor Din untuk mau menerima amanah itu demi kepentingan negara.

Kedua, kata Syahganda, Din disebutkan mengkritik MK (Mahkamah Konstitusi) atas hasil Pilpres 2019 yang lalu. Alasan ini juga membingungkan.

Sebab, Din Syamsuddin kala itu meminta masyarakat agar menerima legalitas hasil Pilpres yang diputuskan MK. Namun tetap perlu menyimpan rasa curiga atas keputusan MK yang terasa ganjil tersebut.

"Dalam posisi ini sebenarnya Prof. Din Syamsuddin memberikan kanalisasi pada emosi puluhan juta rakyat yang merasa Pilpres diwarnai berbagai kecurangan. Sehingga, harusnya sikap Prof. Din Syamsuddin ini dikatagorikan sikap negarawan, bukan radikal," jelas Syahganda. (fat/zul/jpnn)

Sumber: