Sering Kritik Jokowi, Alumni ITB Minta Din Syamsudin Dipecat dari MWA

Majelis Wali Amanat (MWA) ITB diminta untuk mencopot Din Syamsuddin dari keanggotaan MWA oleh alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Permintaan ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua MWA ITB.

Dalam surat tersebut dicantumkan ada 1.355 alumnus ITB yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Anti Radikalisme–Alumni Institut Teknologi Bandung. Mereka mengaku berasal dari berbagai jurusan di ITB dari angkatan 1957 hingga 2014.

Para alumni menilai Din Syamsuddin sering mengkritik pemerintah Joko Widodo dan melanggar statuta ITB, sehingga layak dicopot. Padahal, dalam statuta ITB disebutkan hubungan eksternal dengan pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, dan komunitas harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

Alumni ITB menilai selama satu tahun terakhir, ada sejumlah pernyataan kritikan Din kepada pemerintah yang disorot oleh para alumni.

Pertama, pernyataan Din pada 29 Juni 2019 yang menyebut adanya rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.

“Pernyataan konfrontatif ini dilontarkannya pada saat yang bersangkutan sendiri belum sampai dua bulan menyandang statusnya sebagai anggota MWA ITB,” demikian tertulis dalam surat.

Kedua, pernyataan Din dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute di Youtube pada 1 Juni lalu bertajuk Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19.

Alumni menilai, dalam paparannya, Din telah melontarkan prasangka buruk terhadap pemerintah, menuduh pemerintah Indonesia otoriter dan represif, menuduh Presiden Joko Widodo membangun sistem kediktatoran konstitusional.

Ketiga, Din dianggap secara konsisten selalu mengambil sikap konfrontatif terhadap pemerintah.

Alumni menuding Din tak segan selalu menyerang pemerintahan Jokowi dengan tuduhan-tuduhan negatif yang dianggap tak cukup memiliki validitas.

Din Syamsuddin juga dianggap memiliki tendensi untuk mudah melontarkan pernyataan agitatif kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, cenderung berkarakter radikal, dan ditengarai memiliki antipati tertentu terhadap figur Presiden Jokowi.

Din Syamsuddin yang dikonfirmasi tidak bersedia menanggapi tuntutan para alumni ITB agar mundur darikeanggotaan WMA.

“Maaf, saya tidak ada waktu untuk menanggapi,” ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, seperti dikutip Pojoskatu dari Tempo, Sabtu, 27 Juni 2020. (one/pojoksatu/zul)

Sumber: