Pak Jokowi, Biaya Rapid Test Beratkan Santri

Penanganan covid-19 di lingkungan pondok pesantren (ponpes) oleh Pemerintah Presiden Jokowi dianggap belum serius. Penilaian ini diungkapkan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Salah satunya adalah mahalnya biaya rapid test yang sangat memberatkan. Menurut Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani banyak kader IPNU, utamanya di pesantren yang berasal dari keluarga kalangan menengah ke bawah.

"Kami Meminta kepada Presiden Jokowi agar ada perhatian khusus terhadap pondok pesantren, karena kondisi seperti ini kalangan santri lah yang sangat merasakan dampaknya," ujar Aswandi Jailani kepada wartawan, Rabu (24/6) kemarin.

"Apalagi dengan keadaan new normal, santri diwajibkan untuk mengikuti rapid test yang biayanya sangat besar sekali Rp350-400 ribu, sangat memberatkan" imbuhnya.

Aswandi berharap pemerintah dapat hadir dalam penanganan Covid-19 di pesantren. Terlebih, anggaran yang dialokasikan dari negara tidak sedikit.

"Kami berharap sekali kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata yaitu dengan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. Apalagi saat ini anggaran penanganan covid-19 dinaikkan menjadi Rp667 triliun," jelasnya.

Aswandi menegaskan, bahwa IPNU akan mengirim surat pada Presiden Jokowi terkait hal tersebut. Jika tidak direspon, santri akan menyampaikannya di ruang publik.

"Kami akan mengirim surat secara tertulis kepada Bapak Presiden, jika kepentingan kami para santri tidak diakomodir, saya selaku Ketua Umum PP IPNU akan mengintruksikan kepada seluruh kader IPNU untk bersuara di wilayah mereka masing-masing," tegasnya

Sambungnya, pemerintah tidak boleh melupakan sejarah. Bahwa selain kelompok nasionalis, kaum santri juga memberikan sumbangsih pada pejuangan kemerdekaan.

"Pemuda harapan bangsa ini bukan hanya dari kaum nasionalis tapi juga dari kaum agamis/pondok pesantren sumbangsih kami terhadap negara ini sudah cukup nyata," pungkasnya. (rmol/zul)

Sumber: