452 Desa Terdampingi, Pemprov Jateng Optimalkan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan

“Ngopeni Nglakoni ini bukan sekadar slogan. Kita harus benar-benar mengopeni masyarakatnya, dan apa yang menjadi aduan harus kita lakoni,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan program desa dampingan, terdapat sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan. Dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan, mulai dari Corporate Social Responsbility (CSR) perusahaan, Banznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa. 

Saat ini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah telah menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten dengan harapan pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat kembali ditekan.

BACA JUGA: Dari Popok hingga Dapur Umum, Bantuan Pemprov Jateng untuk Korban Bencana Sumatera Diberangkatan Besok

BACA JUGA: Pemprov Jateng Raih Penghargaan Swasti Saba, Berhasil Bina Wujudkan Kabupaten/Kota Sehat

Tercatat, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah saat ini berada di angka 9,48 persen, dan ditargetkan dapat terus diturunkan hingga menyentuh angka 9 persen.

Berbagai program intervensi telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga. Program lain meliputi pembangunan jaringan air bersih, sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga program sosial di bidang pendidikan.

Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menjelaskan kegiatan itu, tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan desa dampingan 2025 dan rencana 2026. Tetapi juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu OPD satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran CSR perusahaan maupun perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Khususnya melalui program desa dampingan,” ujarnya. 

Sumber: