Genjot PAD di 2026, Pemprov Jateng Terapkan Strategi Ini

SEMARANG, radartegal.com – Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah menyiapkan berbagai strategi. Itu, disampaikan Sekretaris Daerah Sumarno saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026.

Sekda menyampaikan hal itu, saat rapat paripurna DPRD Jawa Tengah. Kegiatan digelar di Gedung Berlian Kota Semarang, Kamis, 27 November 2025.

Menurut Sumarno, beberapa strategi yang akan dilakukan yakni penanganan piutang pajak melalui door to door (pintu ke pintu), razia kepatuhan, dan mempermudah akses pembayaran pajak melalui aplikasi. Seperti Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling serta BUMDes. 

"Selain itu, kita juga akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan daerah tersebut akan dituntut menjalankan pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelas," katanya.

BACA JUGA: Selamat! Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga untuk Kualitas Data Terbaik

BACA JUGA: Hari Guru Nasional, Pemprov Jateng Tegaskan Komitmen untuk Guru Non ASN dan Swasta

Sumarno mengungkapkan, sejumlah perbaikan performa BUMD telah dilakukan. Antara lain pembangunan bisnis Rest Area Tol Solo-Semarang di KM 445B Tuntang, Kota Salatiga. Rest area ini dikelola oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). 

Berikutnya, kata Sumarno, ada BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), yang resmi memulai operasional pabrik garam untuk industri pada Juni 2025. Lokasinya berada di Desa Raci, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. 

"Pengembangan bisnis BUMD lainnya, juga seperti membangun greenhouse, perdagangan komoditas pangan. Serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri," jelasnya. 

Sebagai informasi, dari sisi fiskal, pendapatan daerah Pemprov Jateng pada 2026 ditargetkan meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebanyak Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar. 

Sumber: