Baru 15 LPKS yang Terakreditasi, Ketua Komisi II DPRD Brebes: Tata Kelola Harus Diperbaiki

BREBES, radartegal.com - Sedikitnya baru ada 15 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Brebes yang sudah terakreditasi. Jumlah tersebut tergolong masih sedikit dibanding jumlah LPKS di Brebes yang mencapai kurang lebih 90 lembaga.

Hal itu diketahui usai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Brebes menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi II DPRD Brebes beserta LPKS di Brebes, kemarin.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Komisi II Kabupaten Brebes yang hadir dalam FGD menyebutkan, akreditasi sebuah LPKS sangatlah penting. Karenanya, dia berharap harus ada tata kelola yang baik dalam pemenuhan persyaratan dalam mewujudkan LPKS yang terakreditasi.

"Kami Komisi II sebagai mitra dari Dinperinaker Brebes berharap seluruh LPKS yang belum terakreditasi bisa segera melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan dalam akreditasi tersebut," jelasnya.

BACA JUGA: Ketua Komisi II DPRD Brebes Gelar Reses, Ini Sejumlah Usulan Disampaikan Warga

BACA JUGA: Anggota DPRD Brebes Apresiasi Keberadaan Eye Center

Dia menerangkan, dengan LPKS yang sudah terakreditasi diharapkan nantinya akan mempermudah calon tenaga kerja yang sedang mencari perkerjaan. Baik itu di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam FGD itu, Politisi PAN ini berpesan agar kepada Bursa Kerja Khusus (BKK) harus dapat membuat calon tenaga kerja yang memiliki skil dan produktif. 

Sementara itu, Kepala Dinperinaker Brebes Warsito Eko Putro menyampaikan, dalam FGD ini intinya meningkatkan keterampilan pekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Di mana, di pabrik sendiri notaben keterampilannya menjahit sepatu dan pakaian.

Dalam hal ini, LPKS tidak hanya sebatas keterampilan, namun etitut dan motivasi siap kerja kepada calon tenaga kerja juga sangat penting. Jangan sampaikan saat baru beberapa bekerja kemudian keluar lagi.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Brebes Sempat Temui Massa Demo, Ini Tuntutan Pendemo

BACA JUGA: DPRD Brebes Lantik Anggota PAW M Sry Heri Pasaribu Pengganti Sukirso

Dia juga menyoroti masih banyaknya LPKS yang belum terakreditasi. Di mana, dari 90 LPKS baru 15 yang sudah terakreditasi.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya LPKS yang belum terakreditasi. Pertama instruktur harus memiliki sertifikat standar BNSP (Badan Nasional Setifikasi dan Profesi).

Sumber: