Dinsos Pastikan Penyaluran Bansos Lancar

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Brebes pastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah berjalan dengan lancar. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Alhamdulillah dalam penyaluran bantuan ini berjalan lancar," ungkap Plt Kepala Dinsos Kabupaten Brebes Masfuri, belum lama ini.

Dijelaskannya, untuk kelancaran penyaluran bantuan, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, pihaknya langsung turun untuk melakukan pemantauan. Pemantauan tersebut ditujukan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

"Bupati dan wakil bupati serta SKPD terkait ikut turun langsung untuk memantau penyaluran bantuan tersebut. Sehingga bisa berjalan lancar," jelasnya.

Dirinya berharap, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini. 

"Kita harapkan bantuan ini bisa mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19," harapnya.

Tidak dipungkiri, lanjutnya, selama penyaluran bantuan dari pusat, provinsi maupun daerah, ada pengurangan kuota penerima bantuan. Hal ini disebabkan adanya data ganda karena sudah menerima bantuan lainnya. Pihaknya juga mencoret penerima yang nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya salah.

"Untuk Brebes sendiri menganggarkan Rp33 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dengan target, 55.400 KK bisa terbantu," jelasnya.

Dari target tersebut, kata dia, tidak semuanya mendapatkan JPS dari Pemkab Brebes. Bahkan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya, data penerima bantuan tahap pertama dari Bansos Kabupaten ada yang ganda karena mendapatkan bantuan dari skema lainnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, ada 44.929 KK yang mendapatkan bantuan. Dan itupun, tidak semuanya melakukan pencairan," jelasnya.

Saat disingung mengenai adanya warga yang tahap pertama menerima bantuan, tetapi di tahap selanjutnya tidak mendapatkan bantuan, dirinya menjawab kemungkinan ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, dimungkinkan warga tersebut sudah menerima bantuan dari skema lain baik itu dari pusat maupun provinsi.

"Faktor lain, kemungkinan ada kesalahan pada data kependudukan. Seperti kesalahan nomor KK maupun NIK-nya. Jadi, jika itu salah sudah otomatis tersaring," pungkasnya. (ded/ima/adv)

Sumber: