16 Perempuan dan Tiga Laki-laki Terjaring Razia Satpol PP di Pemalang
--
PEMALANG, Radartegal.com - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten PEMALANG mengamankan 19 orang dalam operasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Pelacuran di wilayah Kecamatan PEMALANG, Jumat 20 November 2026.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang, Achmad Hidayat, mengatakan, dari operasi tersebut, petugas mengamankan 16 orang yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) serta tiga orang laki-laki yang diduga sebagai pengguna jasa prostitusi.
Menurutnya, operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan masyarakat mengenai dugaan keberadaan tempat-tempat yang digunakan untuk aktivitas prostitusi di wilayah Kecamatan Pemalang.
"Operasi dilaksanakan sebagai upaya menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Pemalang," kata Achmad Hidayat saat dikonfirmasi, Sabtu, 21 November 2026.
BACA JUGA: Satpol PP Kota Tegal Gerebek Kos-kosan per Jam: 4 Pasangan Non-Sah Diciduk
Achmad Hidayat menambahkan, setelah diamankan, seluruh pihak yang terjaring operasi dibawa ke Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang untuk menjalani asesmen lebih lanjut.
Selain asesmen, lanjut dia, petugas juga melakukan pendataan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pemalang.
"Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang turut dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh pihak yang diamankan," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penegakan peraturan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.
BACA JUGA: 12 Pelajar Terjaring Razia Satpol PP Kabupaten Tegal, Nongkrong dan Merokok saat Jam Sekolah
Satpol PP Damkar Kabupaten Pemalang juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan informasi maupun pengaduan apabila menemukan dugaan aktivitas yang melanggar peraturan daerah.
Partisipasi masyarakat dinilai penting sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan mewujudkan Kabupaten Pemalang yang lebih baik. Operasi penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2019 ini sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan praktik prostitusi di wilayah Kecamatan Pemalang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




