Kabar Gembira! Pemkab Tegal Hapus Denda Semua Pajak Daerah hingga Akhir 2026

Kabar Gembira! Pemkab Tegal Hapus Denda Semua Pajak Daerah hingga Akhir 2026

DENDA PAJAK - Bupati Tegal mengajak masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi atau denda semua item pajak daerah.-Hermas Purwadi/Radar Tegal Grup-

Ringkasan Cepat:

  • Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman resmi menghapus sanksi administrasi berupa denda keterlambatan untuk seluruh jenis pajak daerah. Kebijakan keringanan pajak ini berlaku mulai 15 November hingga 31 Desember 2026 guna meringankan beban warga sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SLAWI, radartegal.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal resmi memberlakukan kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi denda bagi seluruh wajib pajak daerah. Keputusan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan kewajiban perpajakan menjelang akhir tahun 2026.

Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, mengambil langkah strategis ini untuk membantu warga di tengah situasi ekonomi yang menantang. Selain meringankan beban finansial masyarakat, program pembebasan denda pajak daerah Tegal ini dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Yosa Afandi, Ischak menegaskan bahwa payung hukum kebijakan tersebut sudah resmi diterbitkan. Masyarakat pun diimbau segera memanfaatkan momentum relaksasi pajak sebelum batas waktu berakhir.

"Kebijakan ini tertuang dalam SK Bupati Tegal nomor 100.3.3.2/ 115 tahun 2026. Diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal dapat memaksimalkan program penghapusan denda administrasi ini, yang berlaku efektif mulai 15 November hingga 31 Desember 2026," ujar Ischak saat memberikan keterangan pada Rabu (18/11/2026).

BACA JUGA:Strategi Pemprov Jateng Kelola Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Wilayah

BACA JUGA:Bayar Pajak Kendaraan Dapat Cashback Harian Rp50 Ribu, Sekda Jateng: PAD Memperluas Ruang Pembangunan

Daftar Lengkap Jenis Pajak Daerah yang Bebas Denda

Program penghapusan sanksi administrasi ini mencakup seluruh sektor pajak yang dikelola oleh Pemkab Tegal tanpa terkecuali. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tegal, Bayu Sukoco, merinci ada sembilan kategori mata pajak yang masuk dalam skema pemutihan denda tahun ini.

Berikut adalah rincian objek pajak daerah di Kabupaten Tegal yang mendapatkan fasilitas penghapusan denda keterlambatan:

  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
  • Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman (pajak restoran).
  • PBJT jasa perhotelan.
  • PBJT jasa parkir.
  • PBJT jasa kesenian dan hiburan.
  • Pajak reklame.
  • Pajak air tanah.
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian.
  • Pajak sarang burung walet.

Rincian Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Tegal

Penerapan penghapusan denda pajak daerah Tegal ini juga didasari oleh evaluasi capaian target penerimaan hingga pertengahan November 2026. Untuk sektor PBB-P2, realisasi pembayaran menunjukkan tren yang cukup positif meskipun belum menyentuh angka seratus persen.

BACA JUGA:Tax Gathering 2026: Pemkot Tegal Beri Penghargaan Penyetor Pajak Daerah Terbaik

BACA JUGA:Perubahan Perda Pajak Daerah Jateng, DPRD Soroti Daya Beli Warga

Bayu Sukoco memaparkan data detail terkait setoran PBB-P2 murni maupun piutang yang telah masuk ke kas daerah. 

"Hingga saat ini capaian realisasi murni untuk PBB-P2 sudah mencapai 80,54 persen atau setara dengan Rp 50.230.256.862. Sementara dari realisasi piutang PBB-P2 mencapai 93,89 persen atau setara dengan Rp 6.696.884.664. Jadi capaian untuk PBB-P2 saat ini sebesar Rp 56.906.209.333 dari target senilai Rp 60.654.300.000," cetus Bayu.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait