Benteng Baru Data Warga: Pemprov Jateng Resmikan Forkomsanda untuk Tangkal Serangan Siber

Benteng Baru Data Warga: Pemprov Jateng Resmikan Forkomsanda untuk Tangkal Serangan Siber

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat memberikan sambutan dalam peresmian Forkomsanda--

SEMARANG, radartegal.com — Ancaman kebocoran informasi pribadi dan lumpuhnya layanan digital kini mendapat perlawanan serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda), keamanan siber di wilayah Jawa Tengah resmi diperkuat dengan skema kolaborasi lintas sektor.

​Langkah strategis ini dirancang untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik berbasis elektronik sekaligus memastikan data masyarakat tetap aman. Peresmian forum tersebut berlangsung dalam acara Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, pada Senin, 16 November 2026.

​Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, hadir langsung mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam momentum penting tersebut. Ia menekankan bahwa kecepatan dan kemudahan akses digital tidak lagi cukup tanpa adanya jaminan perlindungan privasi bagi warga.

​"Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," ujar Taj Yasin saat memberikan keterangan di sela acara deklarasi.

BACA JUGA: Program Kecamatan Berdaya Pemprov Jateng Hadirkan Layanan Terpadu di Klaten

​Mengapa Keamanan Siber Jawa Tengah Mendesak Diperkuat?

​Percepatan transformasi digital di tubuh birokrasi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, masyarakat menikmati birokrasi yang jauh lebih efisien. Namun di sisi lain, risiko ancaman seperti serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga perusakan infrastruktur digital mengintai setiap saat.

​Taj Yasin menilai bahwa persoalan keamanan data merupakan isu krusial dalam tata kelola pemerintahan modern. Kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat bergantung pada seberapa kuat sistem menjaga rahasia data pribadi yang telah diserahkan warga.

​Hadirnya Forkomsanda menjadi bukti nyata upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum dan teknis. Penguatan sistem komunikasi dan persandian ini memastikan seluruh data yang dihimpun untuk keperluan pelayanan dikelola di bawah standar keamanan ketat.

​Penanganan kejahatan siber pun mustahil dilakukan oleh satu instansi saja secara terpisah. Diperlukan sinergi solid yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, kalangan akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA: Dukungan Pemprov Jateng untuk Pesantren: Hibah Rp15,4 Miliar hingga Beasiswa Santri

​Lima Agenda Prioritas dan Target Nyata Forkomsanda

​Agar tidak sekadar menjadi organisasi seremonial, Forkomsanda dibekali lima agenda kerja utama yang terukur. Kelima fokus ini dirancang untuk membangun pertahanan digital dari hulu hingga ke hilir secara komprehensif.

​Berikut adalah rincian lima prioritas utama yang wajib dijalankan oleh forum tersebut:

  • Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat jalur komunikasi dan kerja sama antarinstansi guna menyatukan langkah pengamanan.
  • ​Deteksi Dini Ancaman: Meningkatkan pemantauan, analisis, serta sistem peringatan dini melalui pertukaran informasi intelijen siber.
  • Kapasitas Pengamanan Informasi: Menerapkan standar manajemen keamanan informasi, persandian, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
  • ​Respons Insiden Terpadu: Mempercepat penanganan serangan dengan mengoptimalkan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Security Operations Center (SOC).
  • ​Literasi Digital Publik: Mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dan cerdas dalam berinteraksi di ruang digital.

​Taj Yasin menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan Forkomsanda bukanlah seberapa sering rapat digelar. Dampak nyata di lapangan dalam melindungi masyarakat adalah indikator mutlak yang harus dicapai.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait