Perizinan Usaha di Tegal Wajib Kantongi Rekomendasi Andalalin

SLAWI, radartegal.com - Pemerintah Kabupaten Tegal mengoptimalkan pelayanan investasi melalui kolaborasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sinergi ini melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) guna memastikan aspek teknis perizinan usaha, khususnya terkait rekayasa lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), berjalan lancar dan sesuai regulasi.

Langkah strategis ini diambil untuk mempermudah investor menanamkan modal sekaligus menjaga ketertiban umum. Setiap badan usaha yang berpotensi memengaruhi mobilitas jalan raya wajib mematuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Peran Strategis Dishub Tegal dalam Perizinan Usaha

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mengambil posisi krusial dalam mengkaji dampak mobilitas dari suatu rencana bisnis. Setiap pendirian pusat kegiatan, kawasan permukiman, maupun proyek infrastruktur baru harus melalui penilaian mendalam sebelum izin diterbitkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, Elliya Hidayah, melalui Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas dan Perparkiran, Agil Suprayogi, menjelaskan bahwa lembaganya aktif memberikan rekomendasi teknis. Hal ini mencakup pengaturan akses jalan raya hingga manajemen transportasi demi keselamatan masyarakat.

BACA JUGA:Layanan Kemoterapi RSUD dr Soeselo Belum Optimal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Desak Percepatan Kerja Sama

BACA JUGA:Tolak Proyek Galangan Kapal, Warga Kramat Tegal Datangi DPRD Minta Aktivitas Dihentikan

"Layanan dan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021," ujar Agil Suprayogi pada Kamis (12/11/2026).

Regulasi tersebut mengatur secara rinci mengenai dampak mobilitas dari pembangunan pusat keramaian, permukiman, serta fasilitas umum. Hasil dari kajian tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen resmi yang sah secara hukum.

Ketentuan Kategori Bangkitan Lalu Lintas dan Ambang Batas

Pemerintah menerapkan standar terukur guna menentukan skala suatu proyek investasi. Klasifikasi ini terbagi berdasarkan volume kendaraan atau bangkitan lalu lintas per jam di sekitar lokasi proyek.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kategori bangkitan lalu lintas dibagi menjadi tiga tingkatan utama:

1. Skala tinggi dengan volume lebih dari 1.500 trip per jam.
2. Skala sedang dengan kisaran 500 sampai 1.500 trip per jam.
3. Skala rendah dengan jumlah 100 hingga 499 trip per jam.

BACA JUGA:Pemkab Tegal Raih Predikat Terbaik Kedua Kategori Pemerintah Kabupaten dalam EPSS

BACA JUGA:Pemkab Tegal Serahkan Ambulans Baru di Peringatan HKN ke-62, Fokus Transformasi Kesehatan dan Deteksi Dini

Selain itu, ambang batas kewajiban pembuatan dokumen khusus juga diberlakukan bagi proyek ekspansi. Pembangunan pusat kegiatan atau permukiman yang melakukan penambahan maupun ekspansi di atas 30 persen wajib mematuhinya. Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, batas kewajibannya berada di angka di atas 5 persen.

Seluruh proses pengajuan persetujuan kini dilakukan secara elektronik untuk efisiensi. Jangka waktu penerbitan persetujuan dokumen ini dipatok maksimal selama 3 hari kerja.

Andalalin Sebagai Syarat Mutlak Perizinan Bangunan

Sumber: