Pengawasan Berbasis Risiko Jadi Kunci Efisiensi Anggaran Pemkab Tegal di Larwasda 2026

Ringkasan Cepat: 

• Pengawasan Berbasis Risiko: Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menekankan bahwa Pengawasan internal pemerintah harus mengedepankan deteksi dini dan pencegahan, bukan sekadar pemeriksaan pasca-kegiatan.
• Optimalisasi Aset Daerah: Pemkab Tegal menyoroti aset belum optimal seperti tanah eks bondo desa di Slawi dan vila di Guci agar segera diinventarisasi dan dikelola menjadi sumber daya produktif.
• Integritas Pengadaan Digital: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diinstruksikan menjaga integritas serta mengamankan akun dan tanda tangan elektronik dalam sistem e-procurement.
• Penghargaan Kinerja SAKIP: Pemkab Tegal menyerahkan penghargaan Evaluasi AKIP 2025 kepada Bapperida (peringkat 1, nilai 77,9), BPBD (peringkat 2), dan Kecamatan Pagerbarang (peringkat 3) dengan predikat BB.

SLAWI, radartegal.com — Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan bahwa sistem pengawasan internal pemerintah harus bertransformasi menjadi berbasis risiko dan mengedepankan aspek pencegahan sejak dini. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2026 di Ruang Rapat Bupati Tegal, Slawi, Rabu 11 November 2026.

Forum strategis yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Tegal ini berlangsung di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Ischak, situasi fiskal saat ini menuntut seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih cermat dalam membelanjakan setiap rupiah anggaran daerah.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan daerah tidak boleh lagi sebatas mencari kesalahan setelah kegiatan rampung, melainkan harus mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal agar dampak program kerja benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

BACA JUGA: Komitmen Pemprov Jateng Wujudkan Transparansi Publik: Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan

BACA JUGA: Pengawasan Kearsipan Brebes 2026, 10 OPD dan 3 Kecamatan Terbaik Terima Penghargaan

Optimalisasi Aset Daerah dan Fokus Dampak Program Kerja

Dalam arahannya, Bupati Ischak menyoroti pentingnya penertiban dan inventarisasi barang milik daerah. Hasil pengawasan internal masih menemukan sejumlah aset pemerintah yang belum memberikan manfaat ekonomi maupun pelayanan secara optimal, seperti tanah eks bondo desa di Kecamatan Slawi dan aset vila di kawasan wisata Desa Guci.

Ia menginstruksikan perangkat daerah pengelola aset untuk segera melakukan pendataan ulang, menerbitkan tertib administrasi, serta mengevaluasi skema pemanfaatannya.

"Aset adalah sumber daya produktif, jangan sampai hanya menjadi catatan di buku," katanya.

Selain soal aset, Ischak mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak terjebak pada rutinitas serapan anggaran semata. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus dioptimalkan sebagai instrumen pengendali kinerja nyata, bukan sekadar gugur kewajiban administratif.

BACA JUGA: Strategi Bawaslu Tegal Genjot Pengawasan Partisipatif di Masa Non-Tahapan

BACA JUGA: Kasus Perundungan di Pemalang, Gubernur Jateng Minta Sekolah Perketat Pengawasan

"Ukuran keberhasilan kita bukan seberapa banyak anggaran terserap, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Integritas E-Procurement dan Penguatan Kapasitas APIP

Sumber: