Sinergi Pemprov Jateng Bersama KPK, BPK, dan BPKP: Benteng Baru Mencegah Korupsi sejak Dini

Selasa 03-11-2026,19:00 WIB

Reporter: Teguh Mujiarto|

Editor: Teguh Mujiarto

Sinergi Pemprov Jateng Bersama KPK, BPK, dan BPKP: Benteng Baru Mencegah Korupsi sejak Dini

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi--

SEMARANG, radartegal.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan kinerja pemerintahan demi mencegah potensi korupsi. Langkah ini diwujudkan lewat penguatan sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan pengawasan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11/2026). Kegiatan berbobot ini turut dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, jajaran inspektorat, para kepala daerah tingkat bupati dan wali kota, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Jawa Tengah.

Pengawasan Terintegrasi untuk Mitigasi Risiko Korupsi

Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa ajang Gelar Pengawasan Daerah menjadi momentum penting untuk menyatukan fungsi kontrol berbagai lembaga dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Pengawasan secara terpadu dinilai sangat ampuh dalam memitigasi serta mencegah timbulnya tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

Luthfi menegaskan bahwa proses pengawalan anggaran dan program kerja tidak boleh dilakukan secara parsial atau di akhir kegiatan saja. Menurutnya, langkah mitigasi harus diterapkan secara ketat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan operasional, hingga evaluasi akhir kegiatan.

Melalui skema pengawasan ketat dari hulu ke hilir, seluruh program kerja pemerintah diharapkan mampu berjalan secara transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Rangkaian Capaian Kinerja Pengawasan dan Integritas Pemprov Jateng

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono memaparkan sejumlah data terkait capaian kinerja pengawasan Pemprov Jateng. Salah satu raihan krusial adalah keberhasilan Pemprov Jateng dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 kali berturut-turut.

Selain raihan WTP, Pemprov Jateng mencatatkan Indeks Reformasi Birokrasi setinggi 97,58 dengan predikat A, serta indeks integritas berada di angka 82,85 (Predikat A). Sementara itu, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK berhasil menyentuh angka 96,00.

Tingkat kesadaran dan kepatuhan transparansi para aparatur sipil di Jawa Tengah juga menunjukkan tren yang sangat positif. Kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi 1.515 wajib lapor berhasil menembus angka sempurna 100 persen.