Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2026, PKB Minta Hasil Nyata

Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2026, PKB Minta Hasil Nyata

TANDA TANGAN - Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Wasbun Jauhara Khalim menandatangani Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Tegal.-Yeri Noveli/Radar Tegal Grup-

SLAWI, radartegal.com - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 dinilai tidak boleh sekadar menjadi ajang pergeseran angka di atas kertas.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tegal menegaskan Pemkab Tegal harus menjadikan momen ini untuk mengevaluasi program kerja yang belum optimal.

Evaluasi Objektif dan Prioritas Kebutuhan Dasar

Sorotan tajam tersebut disampaikan Fraksi PKB saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu (2/9/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tegal Wasbun Jauhara Khalim, bersama para Wakil Ketua yakni Sugono, Rudi Indrayani, serta Agus Solichin.

BACA JUGA:Dukung 3 Juta Rumah, Kantah Kabupaten Tegal Kebut Sertifikat MBR

BACA JUGA:Satpol PP Kabupaten Tegal Buka Suara soal Pungli, Razia Pelajar hingga Terkendala Anggaran Damkar

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir menyimak penyampaian pandangan dari legislator.

Anggota Fraksi PKB, Nofiatul Faroh, yang membacakan pandangan umum mewakili Ketua Fraksi PKB Umi Azkiyani, menegaskan pentingnya evaluasi secara objektif.

Menurut Nofiatul, penyusunan anggaran baru wajib memprioritaskan pemerataan kesejahteraan warga di bidang sosial, ekonomi, hingga pelayanan publik.

Langkah efisiensi anggaran daerah perlu dieksekusi secara selektif agar tidak memangkas alokasi belanja yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

BACA JUGA:Inovasi Mutasi Online PBB-P2 Kabupaten Tegal: Urus Peralihan Hak PBB Kini Tak Perlu Antri

BACA JUGA:WNA Asal Hungaria Robert Ver Jadi Mualaf di Slawi, Ucapkan Syahadat di Kantor MUI Kabupaten Tegal

“Belanja yang kurang produktif perlu dikurangi, tetapi jangan sampai mengorbankan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan,” tegas Nofiatul.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil

Fraksi PKB juga mengingatkan Pemkab Tegal agar indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagus di dalam laporan statistik semata.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: