DPRD Desak Pembaruan Data Kemiskinan Kota Tegal agar Bansos Tepat Sasaran

TEGAL, radartegal.com - Penataan database kemiskinan di Kota Tegal menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Langkah mutakhir dalam memperbarui data warga kurang mampu dinilai menjadi kunci paling krusial agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran serta memiliki dampak yang terukur.

Sorotan tajam tersebut dilontarkan oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal saat pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Menjadi Perda.

Langkah perbaikan data ini dipandang sangat vital. Pasalnya, keakuratan data menentukan efektivitas pengentasan kemiskinan di Kota Bahari tersebut.

Pentingnya Validasi Database Kemiskinan di Kota Tegal

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal, Beni Ageng Penggalih, menegaskan pentingnya ketersediaan data yang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pembaruan informasi mengenai warga miskin menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik.

BACA JUGA:Pemkot dan DPRD Kota Tegal Perkuat Pancasila dan Penanggulangan Kemiskinan Lewat Dua Perda Baru

BACA JUGA:Strategi Jateng Entaskan Kemiskinan, Pemuda Dibekali Keterampilan Digital

“Dengan ditetapkannya Raperda Penanggulangan Kemiskinan, kami Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Tegal menyarankan agar database tentang kemiskinan benar-benar riil,” tegas Beni.

Kehadiran data akurat memungkinkan Pemerintah Kota Tegal merancang program yang presisi. Kesejahteraan masyarakat pun dapat ditingkatkan melalui indikator pencapaian yang jelas.

Dampak Ketidaksesuaian Data Bantuan Sosial

Ketidaksesuaian data statistik selama ini kerap menjadi akar persoalan penyaluran bantuan sosial. Ketika informasi di lapangan tidak valid, bantuan yang dikucurkan Pemkot Tegal berisiko salah sasaran dan gagal menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Beni mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan komitmen kolektif seluruh jajaran Pemkot Tegal, mulai dari tingkatan Wali Kota hingga aparatur di tingkat bawah.

BACA JUGA:DPRD Kota Tegal Desak Evaluasi Data Kemiskinan

BACA JUGA:Ketua DPRD Jateng Sumanto Dorong Anggaran Beri Dampak ke Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah daerah dituntut segera bergerak cepat setelah Raperda resmi disahkan. Kerja pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada tahap pembuatan regulasi di atas kertas.

Langkah Konkret Mencegah Keresahan Sosial

Penyusunan teknis operasional dan program aplikatif di tengah masyarakat harus segera dieksekusi. Ketimpangan ekonomi yang dibiarkan tanpa penanganan tepat berpotensi memicu timbulnya gejolak serta konflik sosial di tengah warga.

Sumber: