Tarif Rusunawa Tegal Dinilai Memberatkan MBR, DPRD Ambil Sikap

TEGAL, radartegal.com - Kenaikan tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Tegal memicu keluhan dari para penghuni. Kebijakan ini dinilai memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi warga berpenghasilan rendah yang belum stabil.

Aspirasi tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kota Tegal Fraksi PKS, Erni Ratnani, menjaring aspirasi di Kantor Kecamatan Tegal Barat pada Minggu (9/8/2026) lalu.

Kegiatan turut dihadiri oleh Camat Tegal Barat Teti Kirnawati, jajaran pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Beban Sewa Dinilai Memberatkan Masyarakat Kecil

Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan rasa berat atas lonjakan tarif hunian yang harus mereka bayar setiap bulan. Kondisi ini dirasa kurang tepat mengingat Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BACA JUGA:Lomba Kampung Nusantara Kodim Tegal Berhadiah Puluhan Juta Bakal Meriahkan HUT ke-81 RI

BACA JUGA:Lepas Seragam Dinas, Polisi di Tegal Ikuti Lomba HUT RI ke-81

Menanggapi keluhan itu, Erni Ratnani menegaskan bahwa fungsi sosial Rusunawa harus dikembalikan seperti tujuan awalnya. Tempat tinggal tersebut semestinya hadir untuk meringankan beban hidup masyarakat kecil, bukan sebaliknya.

"Kami akan membawa persoalan tarif sewa Rusunawa ini ke rapat evaluasi Komisi di DPRD," tegas Erni.

Ia berencana memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Tegal selaku pengelola fasilitas. Pihaknya ingin mendalami dasar pertimbangan di balik penyesuaian tarif tersebut sekaligus mencari solusi yang lebih berpihak kepada warga.

Tinjau Ulang Kebijakan dan Kelayakan Fasilitas

Legislator dari daerah pemilihan Tegal Barat ini menekankan pentingnya kajian ulang terhadap kebijakan tarif yang berlaku. Menurutnya, penetapan biaya sewa harus menyesuaikan dengan kapasitas finansial riil para penghuni.

BACA JUGA:Renungan Ulang Janji Hari Pramuka ke-65, Wali Kota Tegal Dedy Yon Dorong Ketahanan Pangan Nasional

BACA JUGA:Menelusuri Jejak Pasukan Kapten Sudibyo di Tunon Tegal

Selain masalah harga, aspek kelayakan fasilitas hunian juga menjadi poin utama yang disorot. DPRD mendorong agar pengelolaan Rusunawa dapat memprioritaskan kesejahteraan warga tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dorong Pembaruan Data PIP Aspirasi dan Sinergi Wilayah

Selain masalah hunian, kegiatan tersebut juga menjaring aspirasi di bidang pendidikan. Warga mengusulkan adanya pembaruan data serta perluasan jangkauan penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi.

Sumber: