Benarkah Sensus Ekonomi 2026 Menentukan Desil PKH? Ini Penjelasannya

SLAWI, radartegal.com - Masyarakat diminta tidak ragu menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 ke rumah. Pendataan ini dilakukan murni untuk mengumpulkan data akurat sebagai penentu arah pembangunan, bukan untuk keperluan penarikan pajak.

Pesan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kompas Pembangunan 2026: Navigasi Strategis Sensus Ekonomi" di Grand Dian Hotel Slawi, Kabupaten Tegal, Selasa (11/8/2026). Forum ini dihadiri jajaran BPS Jawa Tengah, BPS Kabupaten Tegal, dan pemangku kepentingan terkait.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya partisipasi aktif warga. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan basis data yang presisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pembangunan tidak salah sasaran.

Pentingnya Akurasi Data BPS bagi Kebijakan

Fikri menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat merumuskan program hanya berpatokan pada asumsi semata. Tiga sensus utama BPS—Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi—menjadi fondasi utama perancangan kebijakan di level pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

BACA JUGA:Dinamika Lapangan Tak Pengaruhi Capaian Sensus Ekonomi 2026

BACA JUGA:Wali Kota Tegal Hadiri Rakorda BPS: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Petunjuk Kebijakan Daerah

Ketidakjujuran warga saat memberikan jawaban dapat berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, politisi PKS ini mengingatkan warga agar tidak keliru menganggap petugas pendata sebagai pimpinan atau petugas dari kantor pajak.

Sensus Ekonomi 2026 yang digelar secara door to door ini tidak cuma menghitung unit usaha. Pendataan modern ini juga dirancang untuk memotret dinamika ekosistem ekonomi serta kondisi finansial rumah tangga secara menyeluruh.

Progres Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said mengungkapkan, metode kunjungan langsung ke rumah warga dilakukan demi memperoleh gambaran perekonomian keluarga yang komprehensif. Kendala lapangan seperti masyarakat yang enggan didata akibat salah paham soal pajak masih diantisipasi lewat edukasi persuasif.

Secara umum, capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai angka submit sekitar 96 persen. Sementara untuk wilayah Kabupaten Tegal, data yang masuk ke sistem telah menyentuh 89 persen, dengan total cakupan lapangan yang dijangkau petugas sudah berkisar 95 persen.

BACA JUGA:Rakorda SE 2026: Pemkot Tegal Siap Sukseskan Sensus Ekonomi

BACA JUGA:Ahmad Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Libatkan 36.891 Petugas di Jateng

Proses pendataan lapangan ini akan terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026. BPS menjamin penuh kerahasiaan data masyarakat dan menegaskan bahwa kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban perpajakan.

Tantangan Lapangan dan Kualifikasi Data Desil

Untuk mengatasi tantangan seperti rumah tangga yang semua anggotanya bekerja hingga malam, petugas fleksibel mengatur jadwal kunjungan pada akhir pekan. Adapun bagi warga yang sedang merantau, pendataan tetap dilakukan mengikuti alamat domisili resmi.

Sumber: