RKPD 2027: DPRD Jateng Prioritaskan Jalan & Ekonomi Syariah

radartegal.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah resmi mengusulkan sejumlah poin krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dua poin utama yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan penguatan ekosistem ekonomi syariah sebagai motor baru ekonomi kerakyatan.

Ketua DPRD Jateng Sumanto, menegaskan bahwa usulan ini merupakan kristalisasi dari hasil reses dan penyerapan aspirasi langsung dari masyarakat di berbagai daerah.

Sinergi Infrastruktur dan Ekonomi Syariah

DPRD mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sektor ekonomi yang inklusif.

• Konektivitas Pariwisata: Peningkatan jalan provinsi difokuskan untuk mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan.
• Stimulus Ekonomi Syariah: Penguatan ekosistem syariah dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal di Jawa Tengah.

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Ajak Warga Gempolan Maksimalkan Potensi Desa Jadi Sentra Durian

BACA JUGA: Sikapi Penurunan Dana Transfer, Ketua DPRD Jateng Minta Pemprov Lebih Mandiri dan Kreatif Gali PAD

"Sinergitas legislatif dan eksekutif adalah kunci. Kami memadukan pendekatan teknokratik pemerintah dengan pendekatan politik-partisipatif DPRD agar perencanaan pembangunan lebih presisi," ujar Sumanto di Semarang, baru-baru ini.

Poin Utama Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD Jateng 2027

Selain infrastruktur, berikut adalah poin-poin substansial yang didorong masuk ke dalam dokumen Rancangan RKPD 2027:

• Pelayanan Dasar & Kelompok Rentan: Memperluas aksesibilitas bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
• Transformasi Digital: Mendorong birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel melalui digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa.
• Kedaulatan Pangan: Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, pendampingan teknologi tani, dan stabilitas harga pascapanen.
• Pemberdayaan UMKM: Fasilitasi sertifikasi produk (termasuk sertifikasi halal), kemudahan modal, dan akses pasar digital.

Menekan Disparitas Wilayah Lewat Infrastruktur Desa

Aspirasi masyarakat yang paling mendominasi adalah perbaikan infrastruktur di wilayah pelosok. Masyarakat mendesak adanya alokasi bantuan keuangan yang lebih besar untuk:

BACA JUGA: DPRD Jateng Percepat Raperda Standarisasi Jalan & Garis Sempadan untuk Cegah Banjir

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Dapat Gelar Satriyo Pelestari Budaya Ringgit Purwo Gegara Ini

• Pembangunan talut di wilayah pegunungan guna mencegah longsor.
• Pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
• Perbaikan jalan desa guna memperpendek disparitas antara wilayah kota dan pedesaan.

"Integrasi data kependudukan juga menjadi tuntutan warga agar pengambilan kebijakan pembangunan di tahun 2027 benar-benar tepat sasaran dan objektif," pungkas Sumanto.

Sumber: