Matangkan Penyaluran BLT DBHCHT di Brebes, Dinsos Gelar Rakor
Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial setempat terus mematangkan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).(Istimewa)--
BREBES, radartegal.com– Pemerintah Kabupaten BREBES melalui Dinas Sosial setempat terus mematangkan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Salah satu persiapannya yakni dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan instansi terkait, di ruang rapat Kantor Dinas Sosial (Dinsos) BREBES, Kamis, 16 April 2026 lalu.
Rapat tersebut sebagai salah satu persiapan Dinsos dalam persiapan kegiatan bagi buruh pabrik rokok dan buruh petani cengkeh di sejumlah wilayah. Diantaranya di Kecamatan Tonjong, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem.
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sasaran penerima manfaat meliputi buruh dari sejumlah perusahaan rokok seperti PT Hamsina Jaya, PT Tegal Jaya Makmur, dan PT CARI, serta buruh tani cengkeh yang selama ini menjadi bagian dari rantai produksi komoditas tembakau.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Imam Baehaqi melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Brebes Warudin mengatakan bahwa BLT DBHCHT merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja sektor tembakau, khususnya mereka yang berada di lapisan bawah.
BACA JUGA: Ketua Komisi II DPRD Brebes Dorong Pelaku UMKM Manfaatkan Online Shop
BACA JUGA: Viral Warga Brebes Tinggal di RTLH Tanah Desa, Pemerintah Siapkan Skema Bantuan
“Bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi buruh pabrik rokok dan buruh petani cengkeh. Oleh karena itu, kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran berjalan tepat sasaran dan sesuai data yang valid,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pihaknya melibatkan sejumlah elemen. Di antaranya, mulai dari lintas OPD yang menjangkau pemerintah kecamatan, perangkat desa, hingga perwakilan perusahaan.
Hal ini penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, tanpa adanya duplikasi maupun penerima fiktif.
“Data penerima harus betul-betul akurat. Kami tidak ingin ada kesalahan yang justru menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena itu, semua pihak kami libatkan dalam proses ini,” jelasnya.
BACA JUGA: Siswa SD di Brebes Diduga Jadi Korban Bullying Hingga Alami Trauma
BACA JUGA: Siap Diberangkatkan, Jamaah Calon Haji di Brebes Diberi Bekal Ini
Dia menegaskan, dalam penyaluran tersebut perlu mengedepankn transparansi dalam penyaluran bantuan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga integritas serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran BLT.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

