Wali Kota Tegal Dedy Yon Hadiri Safari Ramadan Komisi II DPR RI di Jateng
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono saat menghadiri Safari Ramadan Komisi II DPR RI di Jateng--
SEMARANG, radartegal.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar safari Ramadan di Provinsi Jawa Tengah. Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono berkesempatan menghadiri kegiatan yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026) sore itu.
Kegiatan juga dirangkai dengan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah. Mitra Kerja Komisi II DPR RI, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) se-Jawa Tengah.
Turut hadir dalam giat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Provinsi, Sumarno. Serta Kepala Daerah, Bupati/Wali Kota Tengah dan HMI dan KAHMI se-Jateng.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Karena sangat kondusif dan guyub rukun, sehingga persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
BACA JUGA: Wali Kota Tegal Dorong Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan Umat
BACA JUGA: Hadir di Pelepasan Camat Tegal Selatan, Wali Kota Tegal Apresiasi Pengabdian
"Persoalan-persoalan maupun hubungan antara pusat dan daerah bisa dilakukan dengan baik," ujar Rifqinizamy.
Selain itu, Rifqinizamy juga menegaskan kepada kepala daerah. Untuk dapat melapor kepada Ketua Komisi II DPR RI jika menemui kendala.
"Kalau ada kendala bapak ibu sekalian kepala daerah bisa lapor ke saya. Nanti kalau kakanwil atau kepala institusi di level Jateng tidak beres minta ganti aja," tegasnya.
Menteri ATR / Kepala BPN, Nusron Wahid dalam tausiyahnya menyampaikan pesan kepada para pejabat. Untuk menjaga keadilan dengan berpegang teguh kepada aturan.
"Kalau kita mengambil keputusan atau kebijakan kepada umat manusia harus dilakukan dengan adil. Barang siapa yang mengambil hukum atau kebijakan di luar jalan Allah maka ia termasuk orang yang dzolim," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

