Masih Appraisal, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Jamin Tak Ada Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD

SEMARANG, radartegal.com - Hingga saat ini, masih dilakukan penaksiran nilai atau proses appraisal terkait tunjangan perumahan anggota DPRD di seluruh daerah di Jawa Tengah. Meski begitu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjamin tidak akan ada kenaikan tunjangan itu. 

Itu, disampaikan Gubernur di sela kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Rabu, 17 September 2025. Menurutnya, hingga saat ini masih dalam pembahasan.

"Tidak ada kenaikan. Ini masih dirapatkan, masih dilakukan appraisal, bahwa di DPRD kita jamin tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan perumahan," kata Ahmad Luthfi 

Menurut Ahmar Luthfi, pada Kamis, 11 September 2025 lalu, seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota telah melakukan rapat. Di dalamnya, telah disepakati apprasial akan dilakukan dan tidak ada kenaikan tunjangan.

BACA JUGA: Minta Tak Ada Kenaikan Tunjangan, Gubernur Jateng Kumpulkan Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD

BACA JUGA: DPRD Jateng Hapus Kunjungan Luar Negeri dan Evaluasi Tunjangan Perumahan

Sebelumnya, Ahmad Luthfi telah mengimbau kepada bupati dan wali kota untuk segera melakukan rapat dengan DPRD masing-masing daerah. Rapat tersebut untuk menilai kembali besaran tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. 

Termasuk penghapusan tunjangan kunjungan ke luar negeri. Untuk itu, dirinya memberikan waktu satu minggu kepada masing-masing daerah untuk menggelar rapat. 

"Besaran tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu untuk para Bupati dan Wali Kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing. Disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing. Intinya itu," ujarnya.

Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan setiap daerah akan melakukan apprasial. Itu, untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan dalam waktu sepekan setelah rakor bersama Gubernur Ahmad Luthfi. 

"Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan apprasialnya karena itu di daerah-daerah yang tempatnya lain-lain. Termasuk DPRD Jawa Tengah. Nanti kita ambil yang lebih bisa diterima," katanya.

Sumber: