DPRD Brebes Tetapkan APBD 2025 Perubahan dalam Rapat Paripurna

BREBES, radartegal.com - DPRD Kabupaten BREBES menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025, melalui rapat paripurna, Selasa 15 Juli 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD BREBES M. Taufik.

Selain menggelar paripurna penetapan APBD Perubahan 2025, DPRD Brebes juga menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 yang disampaikan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Bahkan terkait laporan pertanggungjawaban Bupati Brebes, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi untuk eksekutif. 

Dalam sambutan perwakilan fraksi yang disampaikan oleh Moh Faezal Atamimi dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa rekomendasi tersebut. Seperti, reformulasi perencanaan berbasis kebutuhan rakyat.

BACA JUGA: Karang Taruna Dikukuhkan, Ini Harapan Anggota DPRD Brebes

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Brebes Bahas Percepatan Perubahan APBD 2025, Bupati: Menjawab Kebutuhan Prioritas

Kemudian, digitalisasi realisasi APBD yang transparan dan bisa diakses publik, Penguatan pengawasan sosial yang melibatkan warga, dan Peningkatan mutu SDM birokrasi agar bekerja dengan hati dan akal sehat.

"Fraksi PDIP mewakili fraksi fraksi yang lain menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, dengan catatan keras dan teguran," ujar Moh Faezal Atamimi saat membacakan pandangam fraksi.

Sementara itu, dalam APBD Perubahan tahun 2025, mengalami silpa sebesar Rp177,3 miliar. Menurut Atamimi, silpa sebesar itu harus dicermati secara kritis. Sebab, silpa dalam jumlah besar kerap kali mencermikan dua kemungkinan. 

"Pertama, karena perencanaan yang tidak optimal, atau kedua karena realisasi pelaksanaan program yang tertunda atau tidak maksimal," ungkapnya.

BACA JUGA: Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Dibahas, Ini Pandangan DPRD Brebes

BACA JUGA: Usulan JUT dan Usaha Nelayan Warnai Reses Anggota DPRD Brebes

Dia menambahkan, fraksi juga tidak hanya menilai besarnya belanja daerah, tetapi lebih penting dari itu adalah kualitas dari belanja tersebut. Sebab, fraksinya mendapati masih terdapat gap yang cukup besar antara belanja yang dilaporkan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. 

Seperti pada anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tetap dialokasikan dalam porsi besar. Namun aduan maayarakat terhadap layanan dasar seperti rusaknya fasilitas sekolah, antran di puskesam atau jalan desa yang tak kunjung diperbaiki masih kerap muncul. 

Sumber: