Berharap Bisa Masuk PPPK, Honorer Non K2 Minta Payung Hukum

TEGAL, RADARTEGAL.DISWAY.ID- Berharap bisa masuk dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Forum Honorer Non Kategori 2 (FHK2) minta pemerintah membuat payung hukum. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal Edy Suripno menegaskan pihaknya tidak henti-henti memperjuangkan nasib tenaga honorer. Namun, memang masih ada kendala dalam pelaksanaanya.

“Meskipun sudah kita perjuangkan, namun masih ada kendala yang kita hadapi. Terutama, terkait dengan peraturan pemerintah,”tandasnya.

Namun, ujar Edy, pihaknya akan tetap memperjuangkan aspirasi yang mereka telah sampaikan.

Koordinator Komisi I Habib Ali Zaenal Abidin berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai yang sesuai. Dia juga berharap agar regulasi yang ada dapat terlaksana dengan baik.

“Kami berharap agar regulasi terkait dapat terlaksana dengan baik,”ujar Habib Ali.

BACA JUGA:Amankan Gereja, 240 Polisi Kawal Peringatan Kenaikan Isa Almasih di Tegal

Habib Ali menambahkan meski masih terdapat hambatan regulasi pusat, pihaknya akan tetap berusaha sebaik mungkin. Sehingga, tenaga honorer dapat memperoleh kesempatan menjadi PPPK.

“Kita tetap akan berupaya agar kesempatan mereka menjadi bagian dari program PPPK semakin tinggi,”pungkasnya. 

FHK2 sendiri menyampaikan permintaannya saat beraudiensi dengan Komisi I DPRD Kota Tegal belum lama ini. Hadir dalam audiensi, Koordinator Komisi I Habib Ali Zaenal Abidin, Ketua Edy Suripno, anggota dan dinas terkait.

Perwakilan FHK2 Herlambang Susanto mengatakan, pihaknya tengah memperjuangkan agar para honorer di luar K2 bisa masuk seleksi PPPK. Sebab, hingga saat ini mereka belum mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang K2.

“Kami tengah memperjuangkan agar dapat masuk dalam program peningkatan penghasilan melalui Pemda masing-masing,”ujarnya.

BACA JUGA:Mau Jalan-jalan Gratis? Beli Tiket Kereta Api Online dan Menangkan Hadiahnya

Herlambang berharap agar pemerintah pusat memfasilitasi sehingga tenaga kependidikan dan pendidik dapat masuk ke dalam dapodik. Hal itu, agar bisa mengikuti rekrutmen PPPK.

Sumber: