Presiden Garansi Proyek Strategis Nasional Jalan Terus

Sejumlah agenda strategis nasional akan terus dijalankan, meski saat ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Salah satu tujuannya adalah pemulihan ekonomi. Terutama terkait penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia.

"Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi, agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara dan jadi prioritas kepentingan nasional tidak boleh berhenti. Tetap harus dilanjutkan," tegas Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan tema Rapat Terbatas Evaluasi PSN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dampak COVID-19 di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (29/5) kemarin.

Menurutnya, agenda strategis tidak hanya di bidang ekonomi. Tetapi juga bidang-bidang mendasar lain yang penting bagi kehidupan rakyat. Seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas SDM. Presiden menyebutkan sejumlah agenda tersebut harus tetap berjalan meski pemerintah saat ini juga sedang mencoba menahan laju penyebaran COVID-19.

"Misalnya, di bidang kesehatan. Kita memiliki agenda besar. Yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat. Ini semua harus terus kita kerjakan," ucap Jokowi.

Pemerintah, lanjutnya, harus fokus menangani dan mengendalikan COVID. Akan tetapi, agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencatat sejumlah proyek strategis nasional yang sangat penting bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat.

Misalnya, program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat. "Saya ingin pastikan program-program prioritas ini tetap berjalan. Tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," urainya.

Jokowi meminta para menteri dapat menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan program tersebut. Khususnya terkait pembebasan lahan. Data terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat setidaknya 88 dari 223 proyek yang selesai dikerjakan di akhir 2019.

Secara nilai, proyek yang selesai mencapai Rp421,1 triliun atau 10,06 persen dari total Rp4.183 triliun. Adapun perinciannya, sebanyak 20 proyek selesai pada tahun 2016; 10 proyek pada tahun 2017; 32 proyek pada tahun 2018; dan 26 proyek pada tahun 2019. Pemerintah menargetkan proyek yang selesai pada tahun ini setidaknya bisa mencapai 144 dari 223 proyek. Nilanya mencapai Rp815,2 triliun atau 19,48 persen dari total.

Hal senada disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia menyatakan menyampaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi COVID-19. "Dalam rapat terbatas (ratas), PSN tetap harus berjalan. Karena PSN ini banyak menyerap tenaga kerja," ujar Erick di Jakarta, Jumat (29/5).

Ia menyebutkan salah satu PSN di BUMN yakni proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan rampung sesuai jadwal. "Deadline kereta cepat Jakarta-Bandung pada September 2022 harus jadi sebagai target. Dalam hal ini pemerintah sangat concern," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Erick, sejumlah negara juga masih berminat untuk menempatkan investasinya di Indonesia. "Kita tahu banyak opportunity untuk alokasi manufacturing. Sudah ada statement dari pemerintahan Jepang, Amerika Serikat. Dalam ratas dengan Presiden , Menteri Luar Negeri, saya, Kepala BKPM dan Menko harus lebih agresif bisa membawa mereka ke Indonesia," paparnya.

Menurutnya, dengan stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah, diharapkan pada kuartal ketiga dan keempat perekonomian Indonesia kembali pulih setelah pada kuartal sebelumnya mengalami tekanan. "Tentu stimulus sudah diluncurkan yang mana defisit anggaran pemerintah sudah didukung DPR bisa minus lebih dari 3 persen," imbuhnya.

Erick juga mengatakan potensi Indonesia menjadi negara maju dan besar cukup terbuka seiring dengan adanya pasar yang besar dan sumber daya alam yang kuat. "Tentu ada catatan lain. Kelemahan Indonesia yakni transformasi teknologi dan mahalnya logistik. Dua hal ini harus diperbaiki. Khususnya teknologi. Kita harus menjadi salah satu negara yang siap adaptasi dengan perubahan teknologi," urainya.

Terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sekitar 19 juta lapangan kerja baru yang tersedia sebagai dampak turunan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sumber: